Makna Pancasialis dimata Basuki Tjahaja Purnama

banyaknya lahan pemerintah yang di tempati secara ilegal oleh masyarakat menjadi masalah tersendiri oleh pemerintah saat ini.Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan para pengusaha di anggap tidak pernah menguntungkan masyarakat kecil.Sering kali terjadi penggusuran rumah milik warga yang di anggap berdiri di atas tanah milik pemerintah atau perusahaan tertentu.Warga yang sudah tinggal sejak lama pastinya tidak akan terima dan akhirnya berujung pada bentrok.

Di saat banyak masyarakat yang tinggal di tanah yang buka milik mereka, justru terkadang pemerintah juga tetap memberikan bantuan kepada tempat tersebut, contohnya saja wilayah sekitar ITS Surabaya.setahu saya di tepat itu kebanyakan berdiri pemukiman ilegal, yag ditempati oleh orang orang yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah, tapi tetap saja pemerintah memberikan bantuan seperti listrik, air, pengangkutan sampah dll.Bukannya hal itu akan membuat orang orang di tempat itu mjustru menjadi betah, dan dampak jangka panjang nya ketika orang orang disana sudah tinggal puluhan tahun dan pemerintah hendak mengambil kembali tanah tersebut, akan menimbulkan bentrok, sehingga terkadang saya berfikir kenapa pemerintah tidak memberikan saja tempat tersebut?

Namun sepertinya pendapat wakil Gubernur DKI Jakarta berbeda.pemerintah tidak mungkin membiarkan warga seenaknya menduduki lahan milik negara ataupun ruang terbuka untuk publik. Karena itu, semua warga yang menempati lahan secara ilegal akan ditertibkan. Pemprov juga tidak akan membagi-bagi lahan tersebut kepada warga yang telah menempati, baik karena alasan kemiskinan maupun karena sudah lama menetap di situ.

"Kalau tanah negara itu kita biarkan diduduki atau kita bagi-bagi ke warga, itu namanya komunis. Mana ada orang duduki tanah pemerintah terus kita harus bagi-bagi tanah itu ke mereka, itu komunis namanya," kata Basuki yang kerap disapa Ahok.

Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan hunian yang layak bagi warga, terutama bagi kalangan yang kurang mampu.

Tanpa keberpihakan kepada warga kurang mampu dengan menyediakan prasarana yang dibutuhkan, pemerintah akan terlihat sebagai kapitalis. "Tapi, kalau Anda biarkan orang miskin tidak punya rumah, Anda itu kapitalis. Kita bukan komunis, bukan kapitalis, kita Pancasilais. Itu jelas definisinya," tandas Ahok.